TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

Abstract

Abstrak ini membahas tentang tindak pidana penggelapan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dengan fokus pada kasus pemalsuan faktur pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan penegakan hukum terkait penggelapan pajak melalui dua putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, dimana dua putusan pengadilan dipilih sebagai objek penelitian untuk memberikan gambaran konkrit bagaimana penerapan hukum dalam kasus penggelapan pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan faktur pajak merupakan salah satu modus operandi yang sering dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak, dan meskipun UU KUP telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesulitan dalam pembuktian dan pembuktian. penegakan hukum. konsisten. Analisis terhadap kedua putusan pengadilan tersebut menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan undang-undang tentang penghindaran pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusannya, seperti bukti-bukti yang diajukan, niat pelaku, dan dampak ekonomi dari kejahatan tersebut. Kesimpulannya, meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup memadai, namun diperlukan perbaikan pada aspek penegakan hukum dan koordinasi antar instansi terkait untuk mengurangi tindak pidana penggelapan pajak. Kajian ini memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus penghindaran pajak, khususnya yang melibatkan pemalsuan faktur pajak.