PENAHANAN IBU HAMIL YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT DI KAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Abstract

Salah satu aturan hukum yang dibuat untuk menjaga ketentraman masyarakat dari pelanggaran kaidah hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana dapat menjaga ketentraman masyarakat, karena Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan aturan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar - dasar dan aturan-aturan. Kemudian terkait dengan proses peradilan dalam hukum acara pidana terbagi dalam beberapa tahap, yaitu: tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan sidang pengadilan, dan tahap pelaksanaan pidana. Tahapan proses peradilan ini dilaksanakan oleh jajaran instansi penegak hukum dan segenap pihak yang terkait dalam suatu proses pidana untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu pelanggaran pidana. Penelitian ini membahas tentang penahanan terhadap Ibu hamil yang dilakukan oleh Polda Jabar, untuk kepentingan penyidikan dengan berbagai hal atas pertimbangan, akhirnya Ibu hamil tersebut ditahan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini adalah, Apakah penahanan terhadap Ibu yang sedang hamil, yang dilakukan oleh Penyidik bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Anak? Bagaimanakah Kepastian Hukum terhadap Anak yang dikandung.? Penelitian Tesis ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif dan komparatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas - asas atau dogma dengan mulai menganalisis terhadap isi ketentuan peraturan perundangan dan perbandingan kasus yang sama. Dengan tehnik pengumpulan data Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan, yang diolah secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian, didapat sebuah temuan bahwa: Penahanan terhadap Ibu hamil yang dilakukan Penyidik sudah benar sesuai kewenangan yang di atur dalam KUHAP akan tetapi apabila dikaitkan dengan Undang undang Perlindungan Anak, terhadap anak yang berada dalam kandungan telah mempunyai Hak Hukum yang perlu dilindungi sehingga proses hukum tidak sesuai sebagaimana mestinya karena tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak yang dikandung.